Perangkat Desa Wonogiri Minta Gaji Naik Setara PNS, Setuju Ora Lur?

Ilustrasi. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Suara keras datang dari ribuan perangkat desa di Kabupaten Wonogiri. Mereka menuntut kenaikan gaji alias penghasilan tetap (siltap) yang selama enam tahun terakhir tak kunjung naik, bahkan nilainya kini kalah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Para perangkat desa menegaskan, siltap seharusnya setara dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.

Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wonogiri dengan DPRD Wonogiri di ruang paripurna, Rabu (29/10/2025). Hadir pula para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendengarkan langsung keluhan yang selama ini tertahan di akar pemerintahan paling bawah.

Gaji Tak Naik Sejak 2019, Kalah dari UMK

Ketua PPDI Wonogiri, Tugino, membeberkan fakta bahwa siltap perangkat desa seperti kepala urusan dan kepala dusun hanya Rp2,05 juta per bulan. Angka itu belum pernah berubah sejak tahun 2019. Padahal, gaji PNS golongan IIA kini senilai Rp2,184 juta per bulan, sementara UMK Wonogiri 2025 ditetapkan sebesar Rp2,180 juta.

Jika usulan itu disetujui, maka siltap perangkat desa naik sekitar Rp134 ribu per bulan. Meski terkesan kecil, kenaikan tersebut berdampak besar bagi 2.621 perangkat desa di Wonogiri, dengan total tambahan anggaran sekitar Rp4,2 miliar per tahun dari APBD.

Wonogiri Tertinggal dari Kabupaten Lain

Tugino juga menyoroti kesenjangan antara Wonogiri dan kabupaten lain di Soloraya. Ia menyebut siltap perangkat desa di Wonogiri paling rendah dibandingkan daerah tetangga.

Tak hanya soal siltap, PPDI Wonogiri juga mengajukan permintaan tambahan dana purnatugas atau pensiun sebanyak lima kali siltap, bukan satu kali seperti sekarang.

Pihaknya juga minta BPJS Kesehatan tetap ditanggung Pemkab, karena setelah pensiun sudah tidak produktif lagi.

Selain urusan administratif desa, perangkat desa juga kerap dibebani tugas tambahan dari berbagai OPD dan lembaga lain.

DPRD Wonogiri Siap Kawal, tapi Bukan Tahun 2026

Ketua Komisi I DPRD Wonogiri, Bambang Kingkong, menyatakan siap mengawal aspirasi perangkat desa agar direalisasikan oleh Pemkab. Namun, ia menyebut tahun 2026 bukan waktu yang memungkinkan.

“Kami paham keluhan mereka. Namun kondisi fiskal daerah menurun akibat pemangkasan dana transfer pusat. Kalau naik tahun depan, jujur belum bisa. Tapi kami akan dorong realisasi di tahun 2027,” ucap Bambang.

DPRD Wonogiri memastikan, usulan kenaikan siltap akan dibahas dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan disampaikan langsung ke Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno. Aris Arianto