Puluhan Buruh Taru Martani Datangi DPRD DIY, Keluhkan Dirut Galak hingga Banyak yang Resign

ilustrasi unjuk rasa / pixabay

YOGYA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Puluhan buruh PT Taru Martani menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Rabu (27/8/2025). Mereka datang untuk menyuarakan keresahan terkait iklim kerja di perusahaan BUMD milik Pemda DIY itu yang bagi mereka tidak nyaman.

Didampingi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, para buruh tiba sekitar pukul 12.00 WIB dan langsung menyampaikan tuntutannya di lobi gedung dewan. Aksi berlanjut ke ruang rapat untuk audiensi bersama Ketua Komisi D DPRD DIY, Pj Sekda DIY Aria Nugrahadi, jajaran direksi Taru Martani, hingga perwakilan OPD terkait.

Ketua Serikat Pekerja PT Taru Martani, Suhariyanto, mengungkapkan ada dua tuntutan utama: perbaikan kenyamanan kerja dan pemenuhan hak-hak karyawan.

Menurutnya, suasana kerja di perusahaan terganggu oleh sikap Direktur Utama yang kerap marah dengan nada tinggi kepada bawahan.

“Karyawan banyak yang merasa tertekan, sampai mentalnya drop. Kalau ada kesalahan sedikit, langsung dibentak,” ungkapnya.

Ia menyebut, sejak kepemimpinan Dirut baru, sudah ada 12 karyawan yang memilih mundur. Mereka berasal dari berbagai divisi, termasuk produksi dan HRD. “Kalau ditanya alasannya, mereka tidak berani menulis terang-terangan, tapi curhat ke serikat pekerja karena tidak tahan,” tambahnya.

Selain itu, buruh juga menyoroti persoalan struktur pengupahan yang tidak adil. Karyawan baru dan karyawan lama dengan masa kerja puluhan tahun, disebutnya, hanya mendapat gaji pokok yang hampir setara. “Sistem skala upah belum ada. Ditambah lagi ada kebijakan pemotongan upah lembur yang jelas-jelas merugikan buruh,” bebernya.

Direksi Bantah Tekanan Mental

Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Utama PT Taru Martani, Widayat Joko Priyanto, menolak klaim bahwa gaya kepemimpinannya membuat banyak buruh resign.

“Tidak benar kalau mereka keluar karena tertekan. Beberapa justru pindah karena dapat tawaran gaji lebih tinggi. Ada juga yang mundur karena alasan pribadi, seperti mengurus anak,” tegasnya.

Joko mengaku dirinya memang tegas, terutama dalam urusan produktivitas. Namun ia menekankan, “Saya juga lembut dalam banyak hal. Tegas itu beda dengan galak.”

Terkait isu pengupahan, Joko menjelaskan Taru Martani sebagai BUMD terikat regulasi dan semua karyawan menerima hak sesuai ketentuan. “Tidak ada gaji yang di bawah UMR. Lembur tetap dibayar sesuai hitungan. Bahkan ada tambahan seperti uang kehadiran, makan malam, dan makan siang kalau kerja di akhir pekan,” urainya.

Komisaris dan DPRD Ambil Sikap

Komisaris PT Taru Martani, Yudi Ismono, menegaskan pihaknya akan memberi perhatian khusus atas keluhan buruh. Menurutnya, masukan pekerja penting untuk memperbaiki manajemen BUMD.

“Pola komunikasi yang tidak sehat tidak boleh menjadi tradisi. Kami pastikan hak-hak karyawan dikawal sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menyatakan dewan akan menindaklanjuti aspirasi buruh. Ia mendorong adanya forum bersama antara direksi, komisaris, pembina BUMD, dan inspektorat. “Semua pihak harus duduk bareng agar iklim kerja di Taru Martani lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Sekda DIY, Aria Nugrahadi, yang ikut hadir dalam audiensi menegaskan bahwa Taru Martani adalah aset daerah. Karena itu, menurutnya, manajemen dan pekerja harus menjaga perusahaan bersama-sama.

“Saya dorong direktur melihat aspek kesejahteraan buruh. Hak-hak pekerja harus tetap dipenuhi sambil menjaga produktivitas perusahaan,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa akhirnya berakhir kondusif. Para buruh berharap aspirasi mereka tak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di tubuh PT Taru Martani. [*] Berbagai sumber