Purbaya Tegas Soal Sidak Bank: Ada yang Protes, Tapi Saya Tak Akan Mundur

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewo / Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tak akan berhenti melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah bank pelat merah, meski mendapat protes dari beberapa pihak yang menilai langkah tersebut di luar kewenangannya.

Purbaya mengaku menerima kritik dari sejumlah kalangan yang mempertanyakan haknya dalam melakukan sidak ke bank-bank BUMN. Namun, ia menegaskan bahwa sidak yang dilakukan merupakan bagian dari tugasnya sebagai Dewan Pengawas Danantara, lembaga yang mengelola dana pemerintah di sektor keuangan.

“Memang ada yang protes, katanya saya tak punya hak untuk sidak ke bank. Tapi saya kan pengawas Danantara, dan kebetulan dana negara Rp200 triliun dititipkan di situ. Wajar kalau saya ingin tahu sejauh mana dampaknya,” ujar Purbaya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, sidak dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa penyaluran dana pemerintah berjalan efektif dan sesuai peruntukan. “Saya tidak pernah jalan sendiri. Setiap sidak selalu didampingi pihak Danantara karena ini bagian dari fungsi pengawasan,” tegasnya.

Soroti Serapan Dana di BTN

Dalam waktu dekat, Purbaya berencana menyambangi Bank Tabungan Negara (BTN). Fokus sidak kali ini ialah meninjau realisasi dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dititipkan di bank tersebut.

Ia menilai, penyaluran dana oleh BTN belum sesuai target. Dari total Rp25 triliun, baru Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen yang tersalurkan. “Kalau sisanya Rp15 triliun tidak segera diserap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” tegasnya.

Purbaya menyebut, dirinya ingin berdialog langsung dengan Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, untuk membahas kendala di lapangan.

Sementara itu, pihak BTN menyatakan bahwa lambatnya realisasi dana bukan karena hambatan teknis, melainkan karena sifat penyaluran yang bertahap. Nixon menjelaskan, mayoritas portofolio BTN adalah pembiayaan sektor perumahan dan kredit pemilikan rumah (KPR), yang membutuhkan proses administrasi lebih panjang.

Ia optimistis seluruh dana penempatan pemerintah akan terserap sepenuhnya pada November 2025. “Semua sudah dalam pipeline. Penyaluran dilakukan bertahap, dan kami targetkan 100 persen terealisasi tahun ini,” kata Nixon.

Sudah Sidak ke BNI dan Mandiri

Sebelum rencana ke BTN, Purbaya telah melakukan sidak ke Menara BNI Pejompongan pada 29 September dan Mandiri Club di Jakarta Selatan pada 6 Oktober lalu. Masih ada tiga bank BUMN lain yang akan menjadi tujuan sidak berikutnya, yakni BRI, BSI, dan BTN.

Langkah sidak ini dilakukan untuk memantau penyaluran dana jumbo pemerintah melalui bank-bank pelat merah agar benar-benar berdampak pada sektor riil dan membantu percepatan ekonomi nasional.

“Yang kami awasi bukan semata laporan angka, tapi efek nyata dari dana itu di lapangan. Saya ingin memastikan uang rakyat bekerja untuk rakyat,” tutur Purbaya seusai kunjungan lapangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia juga menegaskan tidak akan mundur meski dikritik. “Saya jalan terus. Ini bagian dari tanggung jawab pengawasan publik, bukan intervensi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah sidak justru mencerminkan transparansi dan keberanian untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola dengan benar. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring