Ribuan Buruh Kepung Gedung DPR, Injak Spanduk PAN dan Desak 6 Tuntutan, DPR Berlakukan WFH

ilustrasi unjuk rasa / pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang massa buruh kembali memenuhi kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Sejak pukul 10.00 WIB, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja berdatangan dengan membawa spanduk, bendera organisasi, hingga poster tuntutan.

Aksi diawali dengan longmarch dari arah Gerbang Pemuda menuju gedung parlemen. Sepanjang jalan, para buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh meneriakkan yel-yel perjuangan. Mereka berasal dari berbagai konfederasi besar, di antaranya KSPI, FSPMI, KSPSI, KSBSI, dan KPBI.

Suasana aksi kian memanas ketika massa membentangkan spanduk bergambar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Eko Patrio. Spanduk tersebut diletakkan di tengah jalan lalu diinjak-injak bersama-sama sebagai simbol kekecewaan. “Hidup buruh, hidup rakyat!” teriak massa dengan penuh semangat.

Aksi Damai dengan Enam Tuntutan

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini digelar secara damai dan tertib. Ia meminta para peserta tidak terprovokasi dan menghindari tindakan anarkis.

Menurut Said, ada enam tuntutan utama yang diusung:

1. Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah.
2. Hentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan segera bentuk Satgas PHK.
3. Lakukan reformasi pajak perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta menghapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak untuk perempuan menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep omnibus law.
5. Segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.
6. Revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem pemilu 2029 agar lebih adil dan demokratis.

Selain buruh, kelompok Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025 juga hadir dengan sekitar 200 orang. Mereka menuntut pengesahan RUU Keadilan Iklim. Dari unsur mahasiswa dan pemuda, aksi diikuti oleh BEM Universitas Indraprasta PGRI, SEMMI, HMI, BEM FISIP UMJ, hingga Forum Nasional Anti Korupsi (FANATIK). Mereka mengusung isu lebih luas, mulai dari pembubaran DPR, pemberantasan korupsi, penolakan politik dinasti, hingga desakan agar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco diperiksa terkait dugaan bisnis judi online.

DPR Berlakukan WFH

Melihat potensi besarnya massa, Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan surat edaran yang meminta pegawai ASN maupun tenaga ahli (TA) bekerja dari rumah. Surat bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 itu ditandatangani oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar, sehari sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, membenarkan kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah itu semata-mata untuk menjaga keamanan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Edaran WFH ini hanya untuk ASN dan TA di lingkup DPR. Ini bentuk antisipasi agar semuanya aman,” jelas Sahroni.

Politikus NasDem itu berharap aksi buruh bisa berjalan damai. “Aspirasi silakan disampaikan secara terbuka, tapi jangan sampai ada pihak-pihak yang menunggangi sehingga mengarah ke kericuhan,” ujarnya.

Ribuan Massa, Fokus di Senayan

Said Iqbal sebelumnya menyebut, aksi serentak buruh digelar di berbagai daerah, namun pusat mobilisasi ada di Jakarta dengan estimasi hingga 10 ribu peserta. Sementara itu, pantauan di lokasi menyebutkan sekitar 3.000 orang mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto dan kawasan depan gedung DPR sejak pagi.

Dengan beragam isu yang diangkat, aksi kali ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar pasca-HUT ke-80 RI. Teriakan tuntutan bergema di Senayan, menandai konsolidasi buruh, mahasiswa, dan kelompok sipil dalam menyuarakan aspirasi bersama.  [*]   Berbagai sumber