WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mulai tahun 2026, pemerintah resmi berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2026) dan langsung menuai perhatian publik, terutama dari kalangan pekerja mandiri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kenaikan iuran ini bertujuan untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta menambah jumlah penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau manfaatnya makin banyak, biayanya juga semakin besar,” jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, Minggu (24/8/2025).
Menurutnya, meski iuran bagi peserta mandiri tetap disubsidi sebagian, tetap ada penyesuaian yang akan dibahas lebih detail bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dalam RAPBN 2026, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun, dengan Rp69 triliun di antaranya untuk subsidi iuran JKN bagi 96,8 juta penerima PBI dan 49,6 juta peserta PBPU.
Menkes: 5 Tahun Tidak Naik, Saatnya Disesuaikan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai kenaikan ini sudah mendesak. Sejak tahun 2020, tarif BPJS Kesehatan tidak pernah naik, padahal belanja kesehatan masyarakat terus meroket.
Data Kemenkes mencatat, belanja kesehatan nasional pada 2023 mencapai Rp614,5 triliun, naik 8,2% dari tahun sebelumnya. Tren ini bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5% per tahun.
Warga: Ekonomi Belum Pulih, Kenapa Harus Naik?
Meski pemerintah menegaskan alasan logis kenaikan iuran, suara warga justru banyak yang menolak. Sejumlah pekerja mandiri mengaku keberatan karena kondisi ekonomi belum benar-benar pulih.
“Pekerja mandiri saat ini sudah berat, kok malah ditambah beban iuran BPJS yang naik,” keluh salah satu warga Wonogiri.
Ada pula warga yang mengusulkan agar kenaikan hanya diberlakukan untuk kelas 1, sementara kelas 2 dan 3 tetap dipertahankan agar masyarakat kecil tidak semakin tertekan.
Kesimpulan
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026 jelas menjadi isu panas. Pemerintah beralasan demi keberlanjutan layanan kesehatan, sementara masyarakat khawatir soal daya beli yang masih rapuh. Debat soal tarif BPJS Kesehatan ini diprediksi akan terus berlanjut hingga keputusan final diumumkan. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.