Siap-Siap! Tahun Depan Minimal 300 Ribu Keluarga Dicoret dari Daftar PKH, Pemerintah Siapkan Langkah Tegas

Ilustrasi bansos. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah memastikan mulai tahun depan setidaknya 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) akan dicoret dari daftar Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial dan mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, proses pencoretan ini bukan tanpa dasar. Mereka yang dicoret adalah keluarga yang dinilai sudah naik kelas secara ekonomi, tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bansos, atau telah mandiri secara finansial.

“Tahun depan targetnya di atas 300 ribu keluarga penerima manfaat akan kita keluarkan dari PKH. Mereka kita dorong untuk naik kelas dan mandiri,” ujar Mensos dalam keterangan resmi, Selasa (28/10/2025).

Menurut data Kementerian Sosial, sepanjang tahun 2025 tercatat 77 ribu keluarga telah graduasi dari PKH. Artinya, mereka secara resmi keluar dari daftar penerima bantuan karena sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Proses graduasi ini disebut sebagai tahapan penting untuk membentuk keluarga berdaya yang tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Setelah dicoret dari PKH, keluarga tersebut akan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola lintas kementerian, termasuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Fokusnya adalah memberikan pelatihan, modal usaha, hingga pendampingan kewirausahaan agar mereka benar-benar bisa mandiri.

Pemerintah menegaskan, target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 masih menjadi prioritas utama. Langkah pencoretan KPM dari PKH dianggap sebagai bagian dari strategi transisi menuju masyarakat mandiri. Di sisi lain, angka kemiskinan nasional ditargetkan turun menjadi 5 persen pada 2029.

“Program bantuan tidak bisa diberikan selamanya. Tujuannya bukan membuat rakyat bergantung, tapi justru agar mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” tegas Saifullah Yusuf.

Saat ini, data Kemensos mencatat ada sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan yang masih menerima perlindungan sosial. Selain itu, 1,3 juta keluarga miskin juga mendapatkan BLT Dana Desa, dan lebih dari 96 juta warga bisa berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.

Di sektor ekonomi rakyat, pemerintah juga mencatat 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pelaku usaha mikro telah memperoleh akses pembiayaan, serta lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan peningkatan kapasitas agar mampu naik kelas.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial jangka panjang. Tahun depan akan menjadi ujian besar apakah strategi “graduasi massal” PKH ini benar-benar efektif mendorong kemandirian atau justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. Aris Arianto