Survei Celios: Kinerja Menteri Bahlil Paling Buruk. Sasaran Empuk Reshuffle?

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei terbaru yang menggambarkan kontras tajam antara menteri yang dinilai berhasil dan yang justru mendapat penilaian negatif dari para ahli kebijakan publik.

Dalam laporan bertajuk Pembagian Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terbawah dengan skor -151 poin. Nilai itu menjadikannya pejabat yang paling banyak dikritik dari seluruh anggota kabinet.

“Dari hasil penilaian panel ahli, menteri yang paling layak dievaluasi atau di-reshuffle adalah Pak Bahlil,” ujar Peneliti Celios, Media Jayadi Askar, dalam konferensi pers daring, Minggu (19/10/2025).

Bahlil disusul oleh Kepala Badan Geospasial Nasional Dadan Hindayana dengan skor -81, Menteri HAM Natalius Pigai dengan -79, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni -56, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan -36 poin.

Menurut laporan Celios, kesenjangan kinerja ini mencerminkan masih timpangnya pelaksanaan kebijakan antar-kementerian. Beberapa menteri dinilai gagal menjaga konsistensi program dan transparansi kebijakan, terutama dalam sektor energi, hukum, dan kehutanan.

Berbanding terbalik dengan kelompok terbawah, sejumlah menteri mendapat penilaian positif. Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi dua pejabat yang paling banyak diapresiasi publik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga masuk dalam jajaran terbaik dengan perolehan skor lebih dari 40 poin, disusul Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

“Perbedaan skor antara menteri tertinggi dan terendah sangat tajam, menggambarkan kesenjangan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan,” tulis Celios dalam laporannya yang dikutip Senin (20/10/2025).

Riset dilakukan pada 2–17 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai kalangan, termasuk 120 jurnalis dari 60 media nasional. Survei menerapkan metode multistage random sampling untuk memastikan keragaman data, dengan pendekatan expert judgment bagi para penilai utama.

Setiap responden diminta memilih tiga menteri dengan kinerja terbaik dan tiga menteri dengan kinerja terburuk selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sistem penilaian diberi bobot tiga poin untuk peringkat pertama, dua poin untuk kedua, dan satu poin untuk ketiga. Skor akhir merupakan hasil pengurangan antara nilai positif dan negatif.

Untuk menjaga validitas hasil penilaian, Celios menerapkan enam indikator utama sebagai tolok ukur kinerja para menteri. Indikator pertama menyoroti pencapaian program kerja, yakni sejauh mana target yang dijanjikan mampu diwujudkan secara konkret. Kedua, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, yang menilai apakah langkah kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan selaras dengan prioritas nasional.

Aspek ketiga adalah kualitas kepemimpinan dan koordinasi, yang mencakup kemampuan menteri dalam mengarahkan bawahannya, berkolaborasi lintas lembaga, serta memastikan sinergi antarprogram berjalan efektif. Selanjutnya, tata kelola anggaran menjadi parameter keempat yang mengukur sejauh mana penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator kelima berkaitan dengan komunikasi kebijakan, yaitu kemampuan menteri menjelaskan kebijakan publik kepada masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun resistensi publik. Terakhir, indikator keenam adalah integritas dalam penegakan hukum, yang menilai konsistensi pejabat dalam menjaga etika, moralitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan prinsip pemerintahan yang bersih.

Kombinasi enam indikator ini, menurut Celios, memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana seorang menteri tidak hanya menjalankan tugas teknokratis, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain itu, pengumpulan data publik dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram, yang memungkinkan pemetaan responden berdasarkan usia, lokasi, minat, dan tingkat pendidikan. Data kemudian disesuaikan dengan distribusi demografis nasional berdasarkan acuan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Masukan untuk Evaluasi Kabinet

Celios menilai, hasil survei tersebut bisa menjadi tolok ukur penting bagi Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran kabinet. “Survei ini memberikan gambaran obyektif mengenai seberapa jauh para menteri menjalankan mandat pembangunan sesuai harapan publik,” tulis Celios dalam laporannya.

Temuan tersebut juga diharapkan menjadi refleksi bagi para menteri yang memperoleh nilai negatif, agar melakukan pembenahan dan memperbaiki komunikasi kebijakan.

“Persepsi publik kini menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah. Karena itu, setiap kementerian harus memastikan kebijakan yang dijalankan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Media Jayadi.  [*] Disarikan dari sumber berita media daring