Tanggul KCN Bikin Nelayan Cilincing Tekor: Bahan Bakar Bengkak, Hasil Ikan Anjlok  

Ilustrasi pagar laut dari beton | Kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Proyek pembangunan pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Cilincing, Jakarta Utara, kembali memantik polemik. Sejumlah nelayan setempat mengaku hasil tangkapannya anjlok hingga 70 persen akibat keberadaan tanggul laut yang kini membentang sepanjang tiga kilometer di pesisir utara ibu kota. Mereka menilai pembangunan tersebut memaksa mereka memutar jalur penangkapan ikan, menghabiskan lebih banyak bahan bakar, dan merusak alat tangkap.

Danu Ali, Ketua Komunitas Nelayan Cilincing, mengungkapkan persoalan itu dalam sebuah forum dialog bersama KCN, Jumat (12/9/2025). Ia menyebut dampak proyek pelabuhan bukan hanya soal berkurangnya ruang tangkap, tetapi juga menurunnya kualitas air laut yang berimbas pada hasil tangkapan. “Kami tak memilih turun ke jalan. Yang kami minta hanya diajak bicara dan cari solusi,” ujarnya.

Menurut Danu, kesulitan yang dihadapi nelayan juga diperparah pencemaran limbah industri dan sampah rumah tangga yang berakhir di laut Cilincing. “Alat rusak, baling-baling kena sampah, dan itu semua bikin biaya operasional makin berat,” katanya. Ia menegaskan nelayan di kawasan itu sudah ada jauh sebelum pelabuhan dibangun sehingga harus diperhitungkan dalam rencana mitigasi dampak sosial dan lingkungan.

PT KCN Bantah Isu “Tanggul Beton” ala PIK

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, menegaskan konstruksi yang ramai disebut “tanggul beton” bukanlah tembok raksasa penahan laut seperti yang sempat viral di Pantai Indah Kapuk (PIK). Ia menyebut struktur tersebut merupakan bagian dermaga pelabuhan yang tengah dibangun dan bukan “pagar laut” seperti yang ramai di media sosial.

Widodo juga membantah lokasi proyek KCN terkait dengan Marunda Center atau kawasan PIK. “Lokasinya di ujung Jakarta Utara, bukan di PIK, bukan pula di Marunda Center yang sudah masuk Jawa Barat,” jelasnya. Menurutnya, proyek dermaga pelabuhan ini hasil kerja sama pemerintah dan swasta tanpa dana APBN maupun APBD. Hingga September 2025, progresnya baru sekitar 70 persen dengan target rampung pier kedua pada 2025 dan pier ketiga pada 2026.

Meski begitu, Widodo mengaku pihaknya belum memutuskan bentuk kompensasi kepada nelayan. “Kami harus pastikan dulu datanya agar bantuan atau ganti rugi tepat sasaran bagi nelayan Cilincing yang benar-benar terdampak,” ujarnya.

KKP Pastikan Proyek Berizin, Akan Awasi Dampak Lingkungan

Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian KKP, Fajar Kurniawan, memastikan proyek KCN sudah mengantongi izin pemanfaatan ruang laut sejak 2023. Namun ia menegaskan pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat agar pembangunan dermaga tak menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat pesisir.

“Kami dari KKP akan terus mengawal pelaksanaan izin yang sudah terbit agar nelayan dan lingkungan tetap terlindungi,” ujarnya.

Berbeda dengan aksi-aksi penolakan reklamasi di wilayah lain, nelayan Cilincing memilih jalur dialog ketimbang demonstrasi. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak swasta bersungguh-sungguh mencari solusi agar kehidupan nelayan tidak semakin terpuruk di tengah pembangunan masif di pesisir utara Jakarta. [*] Berbagai sumber