Tiga Pekan Tak Digubris, ICW Surati DPR Soal Transparansi Pendapatan Legislator

Tampak depan gedung DPR RI | Wikipedia

 JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Upaya Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta keterbukaan informasi pendapatan anggota DPR berujung pada surat keberatan resmi. Langkah ini diambil setelah permintaan yang mereka sampaikan tiga  pekan sebelumnya tak kunjung dijawab oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada Jumat (12/9/2025), Peneliti ICW Seira Tamara menyampaikan bahwa surat keberatan itu merupakan tindak lanjut dari permohonan informasi yang pertama kali diajukan pada 21 Agustus 2025. Ketika itu, ICW mendatangi kantor Setjen DPR dan DPD untuk meminta salinan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum pendapatan para legislator, mulai dari gaji pokok, tunjangan, hingga dana kunjungan daerah pemilihan.

“Kami sudah kirim surat sejak 21 Agustus, meminta rincian gaji dan tunjangan, serta laporan pertanggungjawaban dana kunjungan dapil dan reses. Namun tidak ada respons,” ujar Seira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

ICW menilai permintaan itu penting karena dana yang digunakan bersumber dari pajak masyarakat. Dalam kedatangan pertamanya pada Agustus, ICW juga meminta dokumen moratorium kunjungan kenegaraan DPR, serta kepastian penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota dewan.

Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha kala itu menyebut, pihaknya juga ingin menguji apakah DPR dan DPD menerima penghasilan tambahan selain gaji dan tunjangan resmi. “Kami menduga ada sumber penghasilan lain yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.

Permintaan informasi tersebut tak berjalan mulus. Egi mengaku sempat dihalang-halangi petugas keamanan dan diusir dari halaman Setjen DPR saat hendak melakukan doorstop interview dengan media.

Surat Keberatan 12 September

Karena tak kunjung mendapat jawaban selama lebih dari sepuluh hari kerja, ICW melayangkan surat keberatan resmi pada Jumat (12/9/2025). Selain menagih jawaban atas permohonan sebelumnya, ICW juga kembali meminta salinan dokumen moratorium kunjungan kenegaraan DPR serta detail penghentian tunjangan perumahan.

“Kami merasa perlu mendapatkan kejelasan karena anggaran itu milik publik. Misalnya tunjangan perumahan dihapus, ke mana alokasinya? Itu harus jelas,” kata Seira.

Egi menambahkan, keterbukaan informasi publik mengenai anggaran DPR merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Tidak ada alasan untuk menutupi anggaran publik,” tegasnya.

Sorotan Publik soal Tunjangan

Isu pendapatan anggota DPR belakangan memang menuai kritik publik. Tunjangan perumahan yang dulu mencapai Rp 50 juta per anggota disebut telah dihentikan, namun publik mempertanyakan ke mana dialihkan anggarannya.

Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya menyatakan anggaran tunjangan perumahan telah diblokir sendiri oleh DPR dan hak keuangan anggota kini mengacu pada ketentuan baru. Ia menyebut, per 1 September 2025 total pendapatan bersih anggota DPR berada di kisaran Rp 65 juta.

Meski demikian, angka-angka tunjangan dan fasilitas tambahan anggota dewan kerap disebut publik jauh lebih besar dibandingkan yang dipublikasikan. ICW menilai keterbukaan detail pendapatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses penting untuk meredam spekulasi sekaligus memastikan akuntabilitas.

Transparansi Jadi Ujian

ICW menegaskan mereka tidak menyoal nominal gaji atau tunjangan itu sendiri, tetapi mendesak DPR menunjukkan keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. “Ini uang rakyat, harus ada laporan jelas. Tanpa itu, publik akan terus bertanya dan curiga,” tutur Egi.

Dengan surat keberatan kedua ini, ICW berharap DPR RI segera menjawab permintaan informasi yang sudah diajukan sejak Agustus lalu, sekaligus membuka data pendapatan legislator agar masyarakat tahu secara pasti berapa gaji, tunjangan, dan fasilitas yang mereka terima setiap bulan. [*] Berbagai sumber