Yang  Lain Pada Naik, Tunjangan Perumahan DPRD Klaten Turun, Ini Besarannya

Ilustrasi tunjangan

KLATEN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Polemik besaran tunjangan anggota dewan belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Setelah sorotan mengarah ke DPR RI hingga DPRD Jawa Tengah yang nilai tunjangannya mencapai puluhan juta rupiah, kini perhatian beralih ke Kabupaten Klaten.

Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko, menegaskan bahwa tunjangan perumahan anggota dewan di Klaten nilainya jauh lebih rendah dibanding provinsi maupun kabupaten sekitar. Bahkan, pada tahun anggaran 2025 ini justru mengalami penurunan.

“Untuk anggota dewan, tahun lalu masih Rp14,25 juta per bulan, sekarang jadi Rp13,3 juta. Kalau dibandingkan dengan provinsi, selisihnya memang jauh sekali,” ujar Edy, Senin (8/9/2025).

Edy mengaku tidak menerima tunjangan perumahan karena menempati rumah dinas. “Saya satu-satunya yang tidak menerima, karena tinggal di rumah dinas yang disediakan,” lanjutnya.

Menurutnya, besaran tunjangan perumahan bukan ditentukan DPRD, melainkan dihitung oleh tim appraisal. Tim inilah yang menyesuaikan besaran tunjangan dengan kondisi harga rumah, tanah, hingga kelistrikan. “Kami minta appraisal memakai regulasi terbaru agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ke BPK,” tegas Edy.

Sekretaris DPRD Klaten, M Nur Rosyid, merinci bahwa tunjangan perumahan Ketua DPRD tahun lalu Rp25,75 juta kini menjadi Rp24,9 juta atau berkurang Rp850 ribu. Wakil ketua turun dari Rp18,7 juta menjadi Rp18,3 juta, sedangkan anggota dari Rp14,25 juta menjadi Rp13,3 juta.

“Memang ada penurunan untuk tahun ini. Ketua tidak menerima karena menempati rumah dinas,” kata Rosyid.

Meski tunjangan perumahan menyusut, tunjangan transportasi justru mengalami kenaikan. Data menunjukkan Ketua DPRD yang tahun lalu menerima Rp20,85 juta, tahun ini naik menjadi Rp23,1 juta. Wakil ketua naik dari Rp15,54 juta ke Rp17,6 juta, dan anggota dari Rp12,5 juta menjadi Rp13 juta.

“Tahun ini ketua dan wakil juga akan disediakan kendaraan operasional, sehingga nantinya tidak lagi menerima tunjangan transportasi,” jelas Rosyid.

Edy sendiri mengaku memilih menerima tunjangan transportasi ketimbang mobil dinas. Menurutnya, tunjangan tersebut bisa lebih fleksibel digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk cicilan kendaraan maupun biaya perawatan. “Kalau ambil mobil dinas justru saya bisa rugi karena ada potongan pajak dan penghasilan lain. Jadi saya pilih tunjangan saja,” ungkapnya.

Dengan begitu, meski ada penurunan di sektor perumahan, anggota DPRD Klaten tetap menerima kompensasi dari kenaikan tunjangan transportasi. Semua pengaturan tersebut, kata Edy, sudah menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD. [*] Berbagai sumber