Dua SMP Negeri di Prambanan Sepi Peminat, Disdik Sleman Usulkan Zonasi Lintas Daerah

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar dengan jumlah siswa yang minim | Kreasi AI

SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dua SMP Negeri di wilayah perbatasan Sleman-Klaten dilaporkan kekurangan siswa baru pada tahun ajaran 2025. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan Sleman karena berpotensi menghambat pemerataan pendidikan di kawasan perbatasan.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Sleman, Dwi Warni Yuliastuti, mengungkapkan sekolah yang mengalami kekurangan murid adalah SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 4 Prambanan. Keduanya masih kekurangan masing-masing lima siswa pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

“Sekolah lain rombongan belajarnya penuh. Hanya dua sekolah ini yang masih kurang,” ujar Dwi Warni saat ditemui Senin (7/7/2025).

Menurut Dwi, SMP Negeri 3 Prambanan memang rutin mengalami kekurangan siswa dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan SMP Negeri 4 Prambanan baru tahun ini mengalami hal serupa.

Faktor Lokasi Perbatasan dan Akses Jalan

Dwi Warni menilai, salah satu kendala besar adalah lokasi kedua sekolah yang berada persis di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. Selain jarak cukup jauh dari pemukiman, akses menuju sekolah juga tergolong sulit. Kondisi diperburuk karena jadwal PPDB di Sleman tidak selalu bersamaan dengan wilayah Klaten.

“Kalau PPDB tidak barengan, anak-anak banyak yang memilih sekolah di Jawa Tengah. Padahal kami sudah melengkapi sarana prasarana agar sekolah di perbatasan tetap menarik,” katanya.

Dwi menegaskan, Dinas Pendidikan Sleman telah memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di wilayah perbatasan agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat sekitar.

32 Siswa Tak Daftar Ulang

Selain persoalan kekurangan siswa baru, Disdik Sleman mencatat sebanyak 32 siswa yang sebelumnya dinyatakan lolos PPDB tidak melakukan daftar ulang. Alasannya beragam, mulai dari memilih mondok di pesantren, jarak sekolah terlalu jauh, hingga tidak cocok dengan sekolah yang diterima.

“Kami sudah pastikan anak-anak ini tetap melanjutkan sekolah di tempat lain. Jangan sampai ada yang putus sekolah,” tegas Dwi.

Kursi yang kosong akibat tidak daftar ulang tidak langsung dapat diisi siswa lain, karena PPDB hanya dibuka satu kali gelombang sesuai regulasi Kementerian Pendidikan. Pengisian bangku baru bisa dilakukan jika ada siswa pindah sekolah minimal setelah satu semester berjalan.

Usulan Zonasi Lintas Kabupaten

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Priyosusanto, menilai solusi untuk sekolah perbatasan adalah membuka peluang zonasi lintas kabupaten. Artinya, sekolah di Prambanan Sleman bisa menerima siswa dari Klaten, begitu pula sebaliknya, untuk menyeimbangkan jumlah siswa.

“Harus ada kerjasama antar kabupaten, misalnya Sleman dan Klaten. Selain itu, sarana prasarana sekolah di perbatasan juga harus terus diperhatikan,” ujar Arif.

Menurut Arif, perawatan sekolah di Sleman memang memerlukan anggaran besar karena jumlah sekolah negeri di kabupaten ini terbanyak se-DIY. Karena itu, pengelolaan dana sarpras perlu diatur secara tepat agar tidak timpang.

Sementara itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan akses pendidikan merata, termasuk membantu warga kurang mampu hingga tingkat perguruan tinggi.

“Kami dukung dari APBD, termasuk membantu siswa yang ijazahnya tertahan,” tutur Harda.

Dinas Pendidikan Sleman kini terus berupaya agar sekolah-sekolah di wilayah perbatasan tak kalah bersaing, sehingga mampu menarik minat siswa dan orang tua untuk tetap memilih sekolah di Sleman. [*] berbagai sumber