Rocky Gerung: Gibran Tak Layak Pimpin Indonesia, Purnawirawan Sudah Hitung Risiko

Akademisi Rocky Gerung memberikan keterangan saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8/2023) | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang ingin agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, dinilai sebagai bentuk kekhawatiran sejumlah pihak atas potensi Gibran menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, desakan itu muncul karena para purnawirawan melihat adanya persoalan serius dalam proses pencalonan Gibran yang dinilai melanggar konstitusi. Menurutnya, kekhawatiran itu tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga kapasitas Gibran sebagai pemimpin negara.

“Mereka menganggap Gibran dipaksakan untuk maju oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden. Ini bentuk perlawanan terhadap sesuatu yang dinilai menyimpang secara konstitusional,” ujar Rocky dalam kanal YouTube resminya yang tayang Jumat (25/4/2025).

Ia juga menyebut bahwa forum purnawirawan ini tidak sekadar bersuara tanpa dasar. Mereka, menurut Rocky, telah menghitung secara cermat dinamika politik dan hukum yang sedang berlangsung.

“Pasti ada kalkulasi. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar kritik politik biasa, tapi menyangkut masa depan konstitusi negara,” imbuhnya.

Kekhawatiran terbesar para purnawirawan, menurut Rocky, terletak pada kemungkinan Gibran menggantikan Prabowo apabila terjadi sesuatu di tengah masa jabatan.

“Kalau itu terjadi, maka Gibran otomatis jadi presiden. Mereka melihat Gibran belum punya kapasitas yang cukup untuk itu,” tegasnya.

Desakan dari kalangan purnawirawan ini juga disoroti oleh Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun. Ia meminta agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengkaji usulan pencopotan Gibran dari sisi konstitusi.

“Usulan dari para purnawirawan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk bangsa. Jadi harus ada kajian serius dari tim independen,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Senin (28/4/2025).

Namun, Komarudin juga mengakui bahwa desakan tersebut terkesan terlambat. Menurutnya, PDIP menjadi satu-satunya partai yang sejak awal secara konsisten mengkritisi pelanggaran konstitusi dalam proses pencalonan Gibran.

“Sayangnya, saat itu kami bicara sendiri. Andai waktu itu semua pihak bersuara, mungkin tidak akan serumit ini,” ujarnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak bisa langsung menanggapi desakan tersebut. Menurutnya, kepala negara perlu waktu untuk mempelajari usulan yang dianggap menyangkut persoalan fundamental ketatanegaraan.

“Presiden tidak bisa spontan menjawab itu. Beliau perlu telaah, karena usulan seperti ini menyangkut banyak aspek hukum, politik, dan etika kenegaraan,” kata Wiranto, Kamis (24/4/2025) di Istana Kepresidenan.

Ia juga menekankan bahwa dalam sistem trias politica, Presiden tidak bisa mencampuri ranah kekuasaan lain secara langsung. “Jadi kalau usulan itu bukan berada dalam domain kekuasaan Presiden, tentu beliau tidak akan serta-merta meresponsnya,” jelas Wiranto.

Meski demikian, ia memastikan bahwa Presiden tetap membuka diri terhadap berbagai masukan. “Tentu semua masukan akan didengarkan, tapi keputusan tidak bisa diambil hanya berdasarkan satu suara saja,” pungkasnya.