19 hours ago
8
Ilustrasi sekolah rakyat. Istimewa WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat program Kementerian Sosial (Kemensos) di kawasan Selomoyo Giriwoyo.
Kawasan ini awalnya wilayah wisata milik Pemkab Wonogiri secara administratif masuk Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo.
Sekolah berasrama ini rencananya menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMK, dengan fasilitas dan biaya pendidikan yang seluruhnya gratis.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, menyampaikan bahwa Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di eks taman wisata Selomoyo Giriwoyo untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Lokasi ini dinilai strategis dan memenuhi syarat sebagai tempat pendidikan terpadu bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Ini kami baru mengusulkan lokasinya. Itu di Selomoyo Giriwoyo, bekas taman wisata. Sekolah ini nanti khusus warga kurang mampu. Gratis dan boarding school dari SD sampai SMK,” terang Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, baru baru ini.
Pemkab Wonogiri telah melakukan paparan kesiapan di hadapan pemerintah pusat pada 16 April 2025 lalu. Dalam presentasi tersebut, Wonogiri dinilai menjadi salah satu daerah dengan usulan paling lengkap dibandingkan sekitar 300 daerah lainnya yang juga mengajukan proposal serupa.
Menurut Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, desain sekolah, site plan, hingga kepemilikan lahan sudah tuntas disiapkan. Jumlah peserta didik yang ditargetkan sebanyak 1.000 orang, terdiri atas enam rombongan belajar (rombel) SD, 12 rombel SMP, dan 12 rombel SMK. Fasilitas asrama juga disiapkan untuk mendukung konsep sekolah berasrama atau boarding school.
Anggaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas Sekolah Rakyat ini diperkirakan mencapai Rp180 miliar dan akan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski sudah memenuhi semua syarat dan mendapat penilaian positif, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengaku belum bisa memastikan apakah Wonogiri akan ditunjuk sebagai lokasi pembangunan atau tidak. Penentuan akhir berada di tangan Presiden.
Jika disetujui, pembangunan sekolah rakyat ini ditargetkan bisa dimulai tahun depan dan diharapkan menjadi terobosan besar dalam menekan angka kemiskinan melalui akses pendidikan gratis yang berkualitas. Aris Arianto
