1 week ago
15
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Secara umum Fraksi PKS menerima jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi, namun dengan beberapa catatan penting perlu untuk ditindaklanjuti,” ucap Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim kepada awak media di Medan, Rabu (1/10/2025).
Dikatakan Abdul Rahim, salah satu sorotan utama adalah soal pemberantasan narkoba. PKS menilai, program yang dijalankan pemerintah provinsi masih bersifat deskriptif dan belum memiliki indikator capaian yang jelas. “Diperlukan tolok ukur kuantitatif seperti penurunan angka penyalahgunaan, tingkat keberhasilan rehabilitasi, serta dampak sosial yang nyata,” ujarnya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan APBD. DPRD juga diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar agenda politik jangka pendek.
Catatan lain disampaikan terkait menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Fraksi PKS mendukung langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, mulai dari layanan Samsat daring hingga penerapan QRIS, namun menegaskan agar strategi tersebut harus efektif, terukur, dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Selain itu, PKS mendorong restrukturisasi badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk opsi merger bagi yang tidak produktif. Pengelolaan aset daerah yang selama ini banyak idle juga harus dioptimalkan agar menjadi sumber penerimaan baru di luar pajak.
Abdul Rahim juga menambahkan, prioritas belanja daerah tetap harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sembari memastikan pemangkasan belanja modal tidak mengganggu pembangunan infrastruktur dasar.”Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), PKS mendukung penyediaan anggaran darurat, namun mengingatkan agar penggunaannya diawasi ketat dan tidak disalahgunakan,” katanya.
Dari berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS akhirnya mengusulkan pembentukan lima Pansus, masing-masing untuk pemberantasan narkoba, optimalisasi PAD, pendataan dan pemanfaatan aset, optimalisasi BUMD, serta energi dan sumber daya alam. “Kami ingin isu-isu strategis ini dikawal lebih serius demi kepentingan masyarakat Sumut,” pungkasnya. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Secara umum Fraksi PKS menerima jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi, namun dengan beberapa catatan penting perlu untuk ditindaklanjuti,” ucap Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim kepada awak media di Medan, Rabu (1/10/2025).
Dikatakan Abdul Rahim, salah satu sorotan utama adalah soal pemberantasan narkoba. PKS menilai, program yang dijalankan pemerintah provinsi masih bersifat deskriptif dan belum memiliki indikator capaian yang jelas. “Diperlukan tolok ukur kuantitatif seperti penurunan angka penyalahgunaan, tingkat keberhasilan rehabilitasi, serta dampak sosial yang nyata,” ujarnya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan APBD. DPRD juga diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar agenda politik jangka pendek.
Catatan lain disampaikan terkait menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Fraksi PKS mendukung langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, mulai dari layanan Samsat daring hingga penerapan QRIS, namun menegaskan agar strategi tersebut harus efektif, terukur, dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Selain itu, PKS mendorong restrukturisasi badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk opsi merger bagi yang tidak produktif. Pengelolaan aset daerah yang selama ini banyak idle juga harus dioptimalkan agar menjadi sumber penerimaan baru di luar pajak.
Abdul Rahim juga menambahkan, prioritas belanja daerah tetap harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sembari memastikan pemangkasan belanja modal tidak mengganggu pembangunan infrastruktur dasar.”Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), PKS mendukung penyediaan anggaran darurat, namun mengingatkan agar penggunaannya diawasi ketat dan tidak disalahgunakan,” katanya.
Dari berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS akhirnya mengusulkan pembentukan lima Pansus, masing-masing untuk pemberantasan narkoba, optimalisasi PAD, pendataan dan pemanfaatan aset, optimalisasi BUMD, serta energi dan sumber daya alam. “Kami ingin isu-isu strategis ini dikawal lebih serius demi kepentingan masyarakat Sumut,” pungkasnya. (map/ila)
