1 day ago
7
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di dalam salah satu ruang kelas Sekolah Rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, 20 Maret 2025 | tempo.coJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana merekrut 60.000 guru untuk mengajar di sekolah rakyat, yang bakal resmi dioperasikan mulai Juli 2025, atau di tahun ajaran baru 2025/2026.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai mengoperasikan sekolah rakyat pada Juli 2025, dengan fokus awal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Rencananya, sebanyak 100 sekolah rakyat akan dibuka di seluruh Indonesia pada tahun pertama program ini. Sekolah rakyat ini merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini dirancang dengan konsep menyerupai sekolah asrama, di mana seluruh biaya pendidikan, mulai dari seragam, makan, asrama, hingga peralatan sekolah, akan ditanggung negara secara penuh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa, meskipun tahap awal fokus pada jenjang SMA, program ini diharapkan dapat berkembang dan mencakup jenjang SD dan SMP dalam waktu dekat.
31 Sentra Kemensos
Sebanyak 31 sentra Kemensos akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk Sentra Mulya Jaya di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Gus Ipul menjelaskan, persiapan sudah dilakukan dengan matang, dan pada April 2025, rekrutmen guru serta siswa akan dimulai.
Sentra Kemensos adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selama ini memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Selain sentra-sentra tersebut, sejumlah balai sosial Kemensos dan perguruan tinggi juga akan dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Kemensos telah menjalin komunikasi dengan 485 pemerintah daerah terkait pembangunan sekolah rakyat. Dari jumlah tersebut, 202 telah menyerahkan proposal kesanggupan beserta kesiapan lahan. Gus Ipul menegaskan bahwa proses pendirian sekolah rakyat akan dipercepat agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Proses rekrutmen guru dan siswa serta persiapan lokasi akan dipercepat pada Mei dan Juni ini,” ujar Gus Ipul. Saat ini, 41 bangunan telah siap digunakan untuk sekolah rakyat, termasuk 33 bangunan sentra, 5 balai diklat, serta sejumlah lokasi lainnya.
Jawab Kesenjangan Sosial
Mensos menekankan agar sekolah rakyat tidak dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya yang sudah ada. Program ini bukan untuk menambah ketimpangan sosial, melainkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak miskin yang selama ini terkendala untuk bersekolah karena berbagai alasan. “Anak-anak dari keluarga miskin sering kali dipaksa untuk bekerja membantu orang tua mereka, bahkan ada yang diajak mengemis. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tempat yang kondusif untuk belajar,” jelas Gus Ipul.
Namun, meskipun tujuan program ini mulia, beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, misalnya, menyatakan dukungannya terhadap program ini, tetapi juga mengingatkan agar publik tidak menciptakan persepsi yang salah bahwa sekolah rakyat hanya untuk anak-anak miskin. Hal ini, menurutnya, bisa memperlebar kesenjangan sosial.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, juga menyuarakan keprihatinannya. Ia menilai bahwa pemisahan siswa berdasarkan status sosial dapat memperburuk ketimpangan yang sudah ada. “Sekolah yang membedakan anak-anak berdasarkan status sosial berisiko memperburuk stigma dan diskriminasi, yang pada akhirnya bisa mengganggu perkembangan mental dan prestasi mereka,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Kemensos dan pihak terkait berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sekolah rakyat agar dapat benar-benar memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
