Pengangkatan CPNS Ditunda, DPR:  Daerah Belum Siap

3 weeks ago 20
Sejumlah peserta menunggu giliran untuk registrasi sebelum mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2024 di Hotel Bela Ternate, Maluku Utara, Sabtu (19/10/2024) | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) awalnya mengusulkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan serentak pada Oktober 2026. Namun, Komisi II DPR RI meminta percepatan, sehingga akhirnya diputuskan pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan anggaran daerah yang masih terbebani akibat transisi kepala daerah. Menurutnya, kepala daerah yang baru dilantik belum mengalokasikan anggaran untuk program baru, ditambah dengan kebutuhan efisiensi keuangan di daerah.

“Perhitungan pemerintah, kepala daerah baru dilantik dan belum mengalokasikan anggaran untuk visi misi baru. Ditambah efisiensi dan sebagainya sehingga daerah banyak yang berat untuk menganggarkan,” kata Dede saat dihubungi Tempo, Sabtu (8/3/2025).

Dede juga menyatakan bahwa Komisi II DPR RI tetap membuka peluang evaluasi kebijakan tersebut, terutama setelah muncul banyak keberatan dari peserta seleksi CPNS dan PPPK terkait penundaan pengangkatan. “Tentunya setiap kebijakan akan dievaluasi. Melihat situasi yang berkembang. Kami juga lihat kemampuan keuangan daerah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK secara serentak telah melalui berbagai pertimbangan. Salah satu alasannya adalah memastikan kesiapan instansi pemerintah dalam menuntaskan pengadaan Calon ASN (CASN), termasuk penetapan formasi, jabatan, dan penempatan pegawai.

“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini melalui keterangan resmi pada Jumat (7/3/2025).

Rini juga menjelaskan bahwa selama ini Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN tidak seragam, di mana masing-masing instansi memiliki tanggal pengangkatan sendiri. Untuk itu, Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata ulang sistem tersebut.

Sebagai langkah persiapan, BKN kini tengah menyusun peta pengangkatan serentak CASN 2024 yang akan menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dan peserta seleksi yang telah lulus. Termasuk juga bagi mereka yang masih dalam proses seleksi.

Selain itu, pemerintah telah mengadakan seleksi CASN 2024 dengan total formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK berdasarkan data per Januari 2025. Seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, sementara seleksi PPPK dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama pada September 2024 dan tahap kedua pada Januari 2025.

Rini memastikan bahwa instansi pemerintah sebelumnya telah diminta untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024. Dengan keputusan pengangkatan serentak ini, diharapkan ada kepastian bagi para peserta seleksi CPNS dan PPPK, sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran secara optimal.  

www.tempo.co

Read Entire Article
Politik | Local| Daerah| Finance| Sport|