Rencana Evakuasi Warga Gaza Picu Pertanyaan DPR dan Kritik Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan) saat konpers usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/3/2025) | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza ke Tanah Air menuai beragam reaksi, mulai dari pertanyaan kritis DPR RI hingga kekhawatiran sejumlah tokoh publik. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah menjelaskan secara rinci maksud dan mekanisme dari rencana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut, apakah ini bentuk evakuasi atau justru relokasi. Kami di DPR ingin mendapat kejelasan,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Puan menilai, pemaparan teknis sangat penting agar bisa dipelajari kebutuhan dan kesiapan di lapangan. Ia meminta Kementerian Luar Negeri segera menyampaikan rincian pelaksanaan rencana pemindahan seribu warga Palestina, terutama anak-anak dan korban luka, ke Indonesia.

Pernyataan Puan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu yang menyatakan kesiapan Indonesia menampung sementara ribuan korban luka dan anak-anak yatim piatu dari Gaza. Prabowo menyebut bahwa dirinya telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk membahas mekanisme evakuasi dengan pemerintah Palestina.

“Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim-piatu,” kata Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 9 April 2025.

Menanggapi keraguan publik, Menlu Sugiono menegaskan bahwa rencana tersebut bersifat sementara dan bukan bentuk relokasi permanen. Ia menekankan bahwa Indonesia tetap memegang prinsip solusi dua negara dan menolak segala bentuk pengosongan wilayah Palestina.

“Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk ‘memindahkan’ warga Palestina dari Tanah Airnya,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Meski begitu, sejumlah kritik tetap mencuat. Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo, menilai rencana evakuasi justru berpotensi menguntungkan Israel. Menurutnya, pengosongan wilayah Gaza, meskipun bersifat sementara, dapat membuka ruang bagi pendudukan yang lebih sistematis.

“Sikap ini tidak sesuai dengan komitmen Indonesia yang selama ini tegas menolak penjajahan dan membela hak rakyat Palestina,” ujarnya dalam rilis resmi pada Jumat (11/4/2025).

Andar mengingatkan bahwa tindakan evakuasi massal bisa menjadi celah bagi Israel mempercepat agenda pendudukannya di Gaza. Dampaknya, perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan kedaulatan dan hak atas tanahnya bisa makin tergerus.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan. Ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif. Menurutnya, langkah ini tidak cukup hanya berdasarkan niat baik, tetapi juga perlu pertimbangan geopolitik dan dampaknya terhadap konsolidasi dukungan internasional untuk Palestina.

“Rencana seperti ini sudah pernah disampaikan Pak Prabowo ketika menjabat Menteri Pertahanan. Namun kali ini muncul kembali dan menimbulkan pro dan kontra karena seolah sejalan dengan wacana relokasi yang pernah dilontarkan Presiden Donald Trump,” kata Amirsyah di Kantor MUI, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Amirsyah menegaskan bahwa MUI menolak ide relokasi warga Gaza ke negara lain karena dinilai sebagai bentuk kejahatan internasional yang lebih kejam daripada pembersihan etnis. Ia mengimbau masyarakat Indonesia tetap satu suara dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanahnya sendiri.