Sembilan Taipan Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, MUI: Kapan Giliran Rakyat?

Ketua bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, usai pertemuan tahunan Dewan Syariah Nasional - MUI bersama OJK di Hotel Mercure Jakarta, Jumat (11/10/2024) | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemanggilan sembilan taipan oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan kemarin, menatik Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat suara. MUI mempertanyakan, kapan giliran Presiden memanggil masyarakat yang butuh keadilan?

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyoroti langkah Presiden yang mengundang sejumlah konglomerat dalam pertemuan tertutup di Istana. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi negara tidak hanya berpijak pada masukan dari para taipan, tetapi juga harus mempertimbangkan suara rakyat kecil yang terdampak kebijakan tersebut.

“Kami berharap Presiden tidak hanya mendengar keluhan dan aspirasi dari para pengusaha besar, tetapi juga dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang melibatkan mereka,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Maret 2025.

Ia juga menyoroti bahwa beberapa konglomerat yang hadir dalam pertemuan itu tengah disorot karena keterlibatan mereka dalam proyek-proyek strategis yang kontroversial. Salah satunya adalah Sugianto Kusuma alias Aguan, yang terkait dengan proyek Swissotel Nusantara dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Anwar menduga isu-isu tersebut turut dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. Namun, ia khawatir informasi yang diterima Presiden hanya datang dari satu sisi, sehingga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Presiden Prabowo sebelumnya telah memanggil para taipan ke Istana pada 6 dan 7 Maret 2025. Nama-nama besar seperti Anthony Salim, Boy Thohir, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, hingga Tomy Winata hadir dalam pertemuan itu. Pembahasan meliputi berbagai isu strategis, termasuk investasi, swasembada pangan, energi, hingga pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Di tengah diskusi tersebut, investor kawakan Amerika Serikat, Ray Dalio, juga hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Erick Thohir, dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Prabowo menegaskan bahwa ia ingin mendapatkan pandangan kritis dari para pengusaha dalam mengelola aset negara secara optimal.

Namun, bagi Anwar Abbas, hal ini masih menyisakan pertanyaan besar. Ia menegaskan bahwa selain masukan dari para konglomerat, pemerintah juga harus mendengar langsung keluhan masyarakat kecil yang sering kali menjadi pihak paling terdampak oleh kebijakan ekonomi.

“Kebijakan ekonomi nasional harus berpihak kepada keadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir elit bisnis,” ujar Anwar. Ia berharap Presiden juga membuka ruang dialog dengan masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.