18 hours ago
5
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, 19 Maret 2025 | tempo.coJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi guna menghadapi kebijakan tarif resiprokal tersebut.
Sebagai langkah awal, pemerintah melalui tim lintas kementerian dan lembaga telah menggelar koordinasi intensif untuk mengkaji dampak kebijakan ini terhadap sektor perdagangan nasional. Selain itu, pemerintah juga menjalin komunikasi dengan perwakilan Indonesia di AS serta para pelaku usaha dalam negeri guna menyusun strategi mitigasi.
“Pemerintah akan terus berupaya membuka ruang diplomasi dengan AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk membahas solusi terbaik bagi Indonesia,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Kamis (3/4/2025).
Diketahui, kebijakan baru Presiden Donald Trump menetapkan tarif dasar impor sebesar 10 persen untuk semua negara yang memasukkan produk ke AS. Sementara itu, Indonesia dikenai tarif resiprokal sebesar 32 persen, yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025.
Airlangga menilai kebijakan ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS. Produk-produk unggulan seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan, menjadi sektor yang paling terdampak oleh kenaikan tarif tersebut.
Untuk itu, pemerintah segera melakukan perhitungan menyeluruh terhadap dampak kebijakan ini terhadap sektor perdagangan dan perekonomian nasional. Berbagai langkah mitigasi akan disiapkan guna meminimalisir efek negatif bagi para eksportir dan pelaku usaha dalam negeri.
Selain aspek perdagangan, pemerintah juga fokus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Airlangga memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menjaga keseimbangan pasar keuangan, termasuk memastikan stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap kompetitif di tengah gejolak ekonomi global.
“Bersama Bank Indonesia, kami juga akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing agar dunia usaha tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan global,” tambahnya.
Pemerintah berharap negosiasi dengan AS dapat membuahkan hasil positif, sehingga hubungan dagang antara kedua negara tetap berjalan harmonis dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
