KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo menggelar pertemuan koordinasi bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh lintas agama di Kabanjahe, Senin (1/9) lalu. Pertemuan ini, untuk membahas potensi aksi demonstrasi di Kabupaten Karo. Dan bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Darwis Burhansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tetap Ginting, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Frans Leonardo Surbakti.
Turut hadir sejumlah tokoh lintas agama dan pimpinan ormas dari berbagai latar belakang. Beberapa di antaranya, meliputi Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Ahmad Jhon Sikumbang, Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ramuda Situmorang, Sekretaris DPD Pujakesuma Jono S Brahmana, Ketua Harian DPD Pujakesuma Bambang Irawan Nasution, serta Ketua DPD Paguyuban Warga Sunda Supian Hanafi.
Dalam sambutannya, Kepala Kejari Karo, Darwis Burhansyah mengimbau kepada seluruh tokoh agama dan pimpinan ormas, agar memberikan pemahaman kepada para anggotanya untuk tidak terlibat dalam aksi demonstrasi, yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.
Sementara itu, Sekretaris DPD Pujakesuma Kabupaten Karo, Jono S Brahmana, yang juga dikenal sebagai Kopral Jono dan menjabat sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karo, menyatakan sikap serupa. Dia mengajak seluruh anggota Pujakesuma untuk tidak terlibat dalam aksi yang berpotensi disusupi oleh tindakan anarkis.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum. Kami mendukung penyampaian aspirasi, tapi harus dalam koridor hukum yang berlaku. Mari kita jaga kondusivitas Karo demi kesinambungan pembangunan yang lebih baik,” ungkap Jono.
Jono juga mengingatkan, dalam menyampaikan pendapat, masyarakat tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat Karo, sebagai identitas bersama.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama seluruh tokoh dan peserta yang hadir, untuk menjaga suasana Kabupaten Karo tetap damai, tertib, dan aman menjelang rencana aksi demonstrasi. Pemkab Karo bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang kondusif demi kenyamanan dan kepentingan masyarakat secara luas. (deo/saz)
KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo menggelar pertemuan koordinasi bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh lintas agama di Kabanjahe, Senin (1/9) lalu. Pertemuan ini, untuk membahas potensi aksi demonstrasi di Kabupaten Karo. Dan bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Darwis Burhansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tetap Ginting, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Frans Leonardo Surbakti.
Turut hadir sejumlah tokoh lintas agama dan pimpinan ormas dari berbagai latar belakang. Beberapa di antaranya, meliputi Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Ahmad Jhon Sikumbang, Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ramuda Situmorang, Sekretaris DPD Pujakesuma Jono S Brahmana, Ketua Harian DPD Pujakesuma Bambang Irawan Nasution, serta Ketua DPD Paguyuban Warga Sunda Supian Hanafi.
Dalam sambutannya, Kepala Kejari Karo, Darwis Burhansyah mengimbau kepada seluruh tokoh agama dan pimpinan ormas, agar memberikan pemahaman kepada para anggotanya untuk tidak terlibat dalam aksi demonstrasi, yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.
Sementara itu, Sekretaris DPD Pujakesuma Kabupaten Karo, Jono S Brahmana, yang juga dikenal sebagai Kopral Jono dan menjabat sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karo, menyatakan sikap serupa. Dia mengajak seluruh anggota Pujakesuma untuk tidak terlibat dalam aksi yang berpotensi disusupi oleh tindakan anarkis.
“Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum. Kami mendukung penyampaian aspirasi, tapi harus dalam koridor hukum yang berlaku. Mari kita jaga kondusivitas Karo demi kesinambungan pembangunan yang lebih baik,” ungkap Jono.
Jono juga mengingatkan, dalam menyampaikan pendapat, masyarakat tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat Karo, sebagai identitas bersama.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama seluruh tokoh dan peserta yang hadir, untuk menjaga suasana Kabupaten Karo tetap damai, tertib, dan aman menjelang rencana aksi demonstrasi. Pemkab Karo bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang kondusif demi kenyamanan dan kepentingan masyarakat secara luas. (deo/saz)