JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Isu pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia makin menghangat. Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut telah mengirimkan surat ke DPR RI untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun hingga Jumat (12/9/2025) malam, pimpinan DPR menegaskan belum menerima surat presiden tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan belum ada satu pun surat resmi dari Istana terkait pergantian Kapolri.
“Sampai hari ini tidak ada surat dari Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil. Menurutnya, kabar adanya surat presiden belum terbukti dan DPR belum memperoleh informasi resmi.
Nasir menambahkan mekanisme pergantian Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden, dengan persetujuan DPR, sebagaimana diatur undang-undang. “Kalaupun surat itu benar ada, ya itu hak prerogatif presiden,” katanya.
Kabar yang beredar, pihak Istana telah mengantongi dua hingga empat nama perwira tinggi Polri berpangkat Komjen sebagai kandidat pengganti. Nama-nama seperti Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto, Kabareskrim Komjen Syahardiantono, hingga Komjen Rudy Heriyanto disebut-sebut masuk radar.
Namun, bagi pengamat kepolisian Bambang Rukminto, persoalan utama bukan sekadar pergantian figur Kapolri, melainkan kemauan untuk melakukan reformasi Polri secara menyeluruh. “Kalau sistemnya tidak dibenahi, siapa pun Kapolrinya akan terjebak pada status quo,” ujarnya. Ia mendorong pemerintah segera merevisi UU Polri agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.
Catatan Hitam Era Listyo Sigit
Sorotan publik terhadap Polri bukan tanpa sebab. Sejumlah kasus besar terjadi sepanjang kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, dan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap korps Bhayangkara.
Kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menjadi salah satu titik terendah institusi tersebut. Polisi juga terseret dalam tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 132 orang akibat gas air mata saat kerusuhan stadion. Kasus peredaran narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa kian mempertebal daftar masalah di tubuh Polri.
Kasus terbaru yang memicu kemarahan publik adalah tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, 28 Agustus 2025. Peristiwa ini kembali mempertanyakan standar pengamanan massa yang dilakukan aparat kepolisian.
“Empat kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam reformasi Polri. Pergantian Kapolri nanti tidak boleh hanya seremonial, tapi harus menyentuh sistem,” ujar Bambang Rukminto.
Jalan Panjang Reformasi Polri
Bagi banyak kalangan, pergantian Kapolri akan menjadi indikator arah kebijakan Presiden Prabowo. Apakah memilih figur yang hanya mengamankan kepentingan politik atau tokoh yang punya keberanian menegakkan reformasi Polri secara nyata.
Pengamat menilai rekam jejak kandidat Kapolri baru akan memberi sinyal apakah Polri akan benar-benar berubah. “Ini soal visi Presiden juga, apakah mau membangun Polri yang profesional atau tetap di zona nyaman,” kata Bambang.
Dengan sorotan publik yang terus meningkat dan sederet kasus besar yang belum tuntas, siapapun Kapolri berikutnya akan memikul beban berat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menuntaskan reformasi Polri. [*] Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.