SUMUTPOS.CO – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara (BKKBN Sumut) melaksanakan kegiatan Fasilitasi Intensifikasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah khusus Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa (9/9) lalu.
Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Salak ini, menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan KB serta kesehatan reproduksi bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut, dihadiri Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, jajaran Forkopimda, Kepala Dinas PMD, PPA, dan KB Robincem Habeahan, serta Ketua Tim Kerja Penyelenggara Kependudukan Perwakilan BKKBN Sumut Syamsu Rizal Lubis, yang mewakili kepala perwakilan.
Turut hadir unsur TNI, Polri, IBI, camat, kepala desa, serta sedikitnya 100 peserta yang terdiri dari penyuluh KB, tenaga kesehatan (nakes), bidan, kader KB, ibu hamil, ibu menyusui, dan akseptor KB.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, melalui Syamsu Rizal Lubis selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Kependudukan, menegaskan, Program KB memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.
“Sejak masa orde baru, pemerintah telah menekankan pentingnya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang menjadi landasan kuat dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan produktif,” ungkap Syamsu.
Syamsu juga mengatakan, pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
“Program KB yang dijalankan secara efektif tidak hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk, tapi juga memberi dampak positif bagi aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, menyampaikan apresiasinya atas perhatian BKKBN terhadap masyarakat di wilayah khusus.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini di Pakpak Bharat. Program KB bukan hanya tentang pengendalian jumlah penduduk, tapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama membangun kualitas keluarga yang lebih baik.
Pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan BKKBN untuk memastikan masyarakat kami mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang memadai,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, BKKBN Sumut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan mitra kerja lainnya dalam memberikan pelayanan KBKR yang terintegrasi.
Dengan demikian, masyarakat di wilayah khusus seperti Kabupaten Pakpak Bharat, diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih merata dan berkualitas, sehingga tujuan besar pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk dapat tercapai. (dwi/saz)
SUMUTPOS.CO – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara (BKKBN Sumut) melaksanakan kegiatan Fasilitasi Intensifikasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah khusus Kabupaten Pakpak Bharat, Selasa (9/9) lalu.
Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Salak ini, menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan KB serta kesehatan reproduksi bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut, dihadiri Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, jajaran Forkopimda, Kepala Dinas PMD, PPA, dan KB Robincem Habeahan, serta Ketua Tim Kerja Penyelenggara Kependudukan Perwakilan BKKBN Sumut Syamsu Rizal Lubis, yang mewakili kepala perwakilan.
Turut hadir unsur TNI, Polri, IBI, camat, kepala desa, serta sedikitnya 100 peserta yang terdiri dari penyuluh KB, tenaga kesehatan (nakes), bidan, kader KB, ibu hamil, ibu menyusui, dan akseptor KB.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, melalui Syamsu Rizal Lubis selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Kependudukan, menegaskan, Program KB memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.
“Sejak masa orde baru, pemerintah telah menekankan pentingnya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang menjadi landasan kuat dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan produktif,” ungkap Syamsu.
Syamsu juga mengatakan, pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
“Program KB yang dijalankan secara efektif tidak hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk, tapi juga memberi dampak positif bagi aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, menyampaikan apresiasinya atas perhatian BKKBN terhadap masyarakat di wilayah khusus.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini di Pakpak Bharat. Program KB bukan hanya tentang pengendalian jumlah penduduk, tapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama membangun kualitas keluarga yang lebih baik.
Pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan BKKBN untuk memastikan masyarakat kami mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang memadai,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, BKKBN Sumut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan mitra kerja lainnya dalam memberikan pelayanan KBKR yang terintegrasi.
Dengan demikian, masyarakat di wilayah khusus seperti Kabupaten Pakpak Bharat, diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih merata dan berkualitas, sehingga tujuan besar pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk dapat tercapai. (dwi/saz)